berita1online.com, Sumba – Kabar baik datang untuk masyarakat pulau Sumba khususnya penganut kepercayaan Marapu. Kini para penganut setia aliran kepercayaan Marapu diakui secara konstitusi oleh negara dan administrasi kependudukan dapat diurus seperti masyarakat penganut agama lain pada umumnya.

Hal ini merupakan kerinduan masyarakat Sumba sejak lama agar aliran kepercayaan Marapu dapat diakui secara konstitusi dan dapat diakomodir dalam urusan administrasi kependudukan. Kerinduan ini terjawab usai Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Bab VII No. 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (dilansir dari tirto.id edisi 25/07/2019).

Salah salah satu ritual Marapu adalah Pasola (Sumber Gambar: fb Humba Photo)

PP ini mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk didalamnya aliran kepercayaan Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. PP ini merupakan hasil tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Arief Hidayat dengan nomor perkara 97/PUU-IV/2016.

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan keempat pemohon penghayat kepercayaan, yaitu pemohon I dari kepercayaan Marapu Pulau Sumba, pemohon II dari kepercayaan Parmalim dari sumatera Utara, pemohon III dari kepercayaan ugamo bangsa batak medan, sumatera Utara dan pemohon IV dari kepercayaan sapto darmo pulau jawa (dikutip dari salinan putusan MK pada web mahkamahkonstitusi.go.id).

Dalam perkara ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan terkait pengosongan kolom agama bagi penghayat aliran kepercayaan. Putusan MK yang final dan mengikat itu akan dilaksanakan Kemendagri sehingga aliran kepercayaan tiap warga negara dapat dicantumkan pada kolom Agama di e-KTP.

Melalui Peraturan Presiden (PP) dan putusan MK ini, kini penganut kepercayaan Marapu di Pulau Sumba dapat mengurus segala administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa harus ‘dipaksa’ memilih dari kelima agama nasional. Dalam e-KTP, sebelumnya bagi penghayat aliran kepercayaan dikolom agama hanya dikosongkan, tapi kini sudah bisa ditulis identitas agamanya. Selain itu, warga penganut aliran Marapu bersama penghayat lainnya kini juga dapat menikah menurut aliran kepercayaannya.

Selain dengan mencantumkan kepercayaan Marapu di kolom agama di e-KTP, kimi masyarakat penganut Marapu bisa menikah menurut tata cara Marapu. Pasal 39 ayat 31 berbunyi “Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” (dikutip pada situs resmi Setneg, Kamis 31/07/2019))

Adapun dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh para penghayat aliran kepercayaan Marapu di Pulau Sumba agar bisa melakukan pencatatan sipil, yaitu Surat perkawinan penghayat kepercayaan Marapu dengan menunjukkan aslinya, Pas Foto suami dan istri, dan Akta kelahiran.

Menurut opini penulis yang dimuat di kompasiana.com edisi 14 November 2017, ada beberapa tantangan yang dihadapi penganut kepercayaan Marapu pasca putusan MK terkait pencatan sipil. Salah satunya adalah tidak terorganisirnya dengan baik komunitas penganut kepercayaan Marapu, sehingga akan berbenturan dengan urusan administrasi. Belum ada otoritas yang jelas dalam kepercayaan Marapu yang berhak mengurus administrasi, misalnya saat penerbitan akta nikah dalam kepercayaan Marapu. Hal ini akan menyulitkan para penganut kepercayaan Marapu di pulau Sumba dalam menerbitkan segala urusan administrasi.

Diharapkan para Rato (Tua adat dalam Marapu) di seluruh pulau Sumba untuk membicarakan hal-hal yang perlu disiapkan sebagai tindak lanjut putusan MK. Salah satunya adalah mengorganisasikan seluruh penganut kepercayaan marapu dari berbagai suku yang ada, agar memudahkan mengelola administrasi sesuai tuntutan dan instruksi putusan MK, yaitu melakukan pencatatan sipil terhadap penghayat aliran kepercayaan termasuk didalam kepercayaan Marapu Sumba NTT (NB-Berita1online.com)